Home / Berita Umum / Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap

Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap

Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap – Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, didakwa terima suap sebesar 148. 500 dollar AS atau sejumlah Rp 1, 9 miliar.

Suap itu di terima Handang dari Country Director PT EK Sempurna Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

” Walau sebenarnya di ketahui kalau hadiah atau janji itu diberikan buat menggerakkan supaya terdakwa laksanakan atau tak laksanakan suatu hal dalam jabatannya, ” tutur jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7/2017) .

Menurut jaksa, duit itu diberikan supaya Handang sebagai petinggi di Ditjen Pajak buat menopang mempercepat penyelesaian persoalan pajak yang dihadapi PT EKP.

Beberapa masalah itu yaitu, pengembalian keunggulan pembayaran pajak (restitusi) , serta surat tagihan pajak serta bertambahnya nilai (STP PPN) .

Lalu, permasalahan penolakan pengampunan pajak (tax amnesty) , pencabutan pengukuhan entrepreneur terkena pajak (PKP) serta kontrol bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata serta Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Duit yang didapatkan pada Handang baru beberapa, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Awalannya, PT EKP hadapi masalah pajak. Salah satunya, perihal restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3, 5 miliar.

Permintaan atas restitusi itu lalu diserahkan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Tetapi, permintaan restitusi itu tidak diterima, dikarenakan PT EKP nyatanya mempunyai tunggakan pajak sama seperti terdaftar dalam STP PPN lepas 6 September 2016.

Tunggakan itu sebesar Rp 52, 3 miliar buat saat pajak Desember 2014, serta Rp 26, 4 miliar buat saat pajak Desember 2015.

KPP PMA Enam juga keluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Entrepreneur Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Argumennya, PT EKP dikira tak memakai PKP sesuai sama ketetapan, maka ada tanda-tanda restitusi yang diserahkan tak sama seperti setidaknya.

Mohan lalu memohon dukungan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv, supaya membatalkan tunggakan STP PPN itu.

Penghubung sekalian teman Rajamohanan, Rudi P Musdiono, merekomendasikan supaya Rajamohanan memohon dukungan pada Handang Soekarno yang jabatannya lebih tinggi dari Haniv.

Pada 3 Oktober 2016, Mohan memohon dukungan penghubung yang lain, yaitu Arif Budi Sulistyo.

Arif yang disebut adik ipar Presiden Joko Widodo itu lalu menghubungi Handang serta memohon supaya masalah pajak PT EKP dibantu buat ditangani.

Mohan setelah itu memohon Haniv buat menopang membatalkan pencabutan pengukuhan PKP PT EKP.

Haniv lalu merekomendasikan supaya PT EKP bikin surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Keinginan itu nyatanya di setujui juga oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken memerintahkan supaya surat pencabutan pengukuhan PKP dibatalkan.

Handang Soekarno bersedia menopang selesaikan seluruh masalah pajak PT EKP. pada pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, 20 Oktober 2016, disetujui kalau Handang bakal terima fee sebesar Rp 6 miliar.

Tidak berapakah lama sesudah pertemuan itu, Kanwil DJP Jakarta Khusus keluarkan ketentuan pembatalan tagihan pajak.

Dengan sekian, tunggakan pajak sebesar Rp 52, 3 miliar buat saat pajak Desember 2014, serta Rp 26, 4 miliar buat saat pajak Desember 2015, jadi nihil.

Atas perbuatan itu, Handang didakwa tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sama seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

About admin

Our friends: porno tube free porn beeg ixxx home fuck vintage xhamster fuck girls porn sex for free xnxx jojobaa redwap wank porn porn hd videos